Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya satelit milik BRI diluncurkan Sabtu (18/6/2016) sore waktu Guyana Prancis, Amerika Selatan.
Satelit yang dinamai BRIsat ini menghabiskan dana lebih dari Rp 3 triliun. BRI sendiri mengklaim bisa berhemat Rp 200 miliar per tahun. Penggunaannya pun akan disisihkan sebagian untuk kepentingan pemerintah.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha menilai ini adalah langkah maju, karena sudah lama Indonesia praktis tidak memiliki satelit sendiri, walau kali ini dimiliki oleh BUMN.
"Kita apresiasi langkah strategis BRI. Dalam jangka panjang, satelit BRIsat ini pastinya tidak hanya untuk bisnis, tapi juga mendukung program pemerintah, utamanya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," jelasnya dalam keterangannya yang diterima detikINET, Senin (20/6/2016).
"Tentu publik berharap besar pada BRIsat, apalagi BRI menjadi satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit sendiri," terang Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Namun di sisi lain, Pratama menyatakan, sebenarnya ini juga menjadi pukulan bagi pemerintah. Sebab menurutnya, negara harus punya sendiri satelit, karena fungsinya yang sangat strategis, baik untuk ekonomi, politik dan terutama untuk pertahanan.
"BRI ini kan BUMN, bisa saja nanti dijual dan dibeli asing seperti kasus Indosat. Padahal kementerian strategis juga memakai satelit tersebut. Otomatis informasi yang penting bahkan rahasia bisa jatuh ke negara lain", jelas mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.
Pemerintah harusnya lebih berani membangun satelit sendiri. Manfaatnya jauh lebih besar, dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Banyak pekerjaan yang memerlukan satelit khusus milik pemerintah, tanpa campur tangan kepemilikan swasta apalagi asing.
"Bisa dibayangkan, jadi selama ini pemerintah harus menyewa satelit yang jelas dimiliki asing. Tak ada jaminan informasi yang diperlukan kementerian, juga malah dimiliki asing. Ini jelas menganggu kedaulatan informasi kita," terangnya, mewanti-wanti.
Terlebih saat ini sudah berlangsung perang informasi. Negara-negara tanpa perangkat dan senjata informasi yang mumpuni jelas menjadi santapan negara lain. Jadi diharapkan Indonesia tidak hanya bisa memiliki satelit sendiri, namun juga bisa mempunyai stasiun operator satelit sendiri seperti negara-negara besar lainnya.
BRIsat sendiri akan mengangkasa di atas wilayah Papua. Rencananya akan dioperasikan oleh 53 operator. BRI berharap bisa memperbaiki gangguan di 11 ribu cabang mereka yang tersebar di pelosok Tanah Air, terutama yang berada di daerah terpencil.
Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus membahas jatah slot transponder yang bisa dipakai negara dengan manajemen BRI.
"Walaupun satelit ini mayoritas untuk BRI sendiri, tapi ada slot yang bisa digunakan pemerintah. Ini yang harus kita upayakan ke depannya bagaimana kita cari tambahan slot untuk pemerintah Indonesia," kata Rudiantara.
Secara pasti, sambungnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, belum memutuskan jumlah slot yang bisa dipakai serta penggunaannya nanti.
"Tapi intinya adalah pemerintah mintanya lebih banyak 10 transponder, yang tersedia cuma 4 transponder. Nanti kita bahas mana yang nilai tambahnya paling besar untuk pemerintah," imbuhnya. (Detik)
Satelit yang dinamai BRIsat ini menghabiskan dana lebih dari Rp 3 triliun. BRI sendiri mengklaim bisa berhemat Rp 200 miliar per tahun. Penggunaannya pun akan disisihkan sebagian untuk kepentingan pemerintah.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha menilai ini adalah langkah maju, karena sudah lama Indonesia praktis tidak memiliki satelit sendiri, walau kali ini dimiliki oleh BUMN.
"Kita apresiasi langkah strategis BRI. Dalam jangka panjang, satelit BRIsat ini pastinya tidak hanya untuk bisnis, tapi juga mendukung program pemerintah, utamanya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," jelasnya dalam keterangannya yang diterima detikINET, Senin (20/6/2016).
"Tentu publik berharap besar pada BRIsat, apalagi BRI menjadi satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit sendiri," terang Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Namun di sisi lain, Pratama menyatakan, sebenarnya ini juga menjadi pukulan bagi pemerintah. Sebab menurutnya, negara harus punya sendiri satelit, karena fungsinya yang sangat strategis, baik untuk ekonomi, politik dan terutama untuk pertahanan.
"BRI ini kan BUMN, bisa saja nanti dijual dan dibeli asing seperti kasus Indosat. Padahal kementerian strategis juga memakai satelit tersebut. Otomatis informasi yang penting bahkan rahasia bisa jatuh ke negara lain", jelas mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.
Pemerintah harusnya lebih berani membangun satelit sendiri. Manfaatnya jauh lebih besar, dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Banyak pekerjaan yang memerlukan satelit khusus milik pemerintah, tanpa campur tangan kepemilikan swasta apalagi asing.
"Bisa dibayangkan, jadi selama ini pemerintah harus menyewa satelit yang jelas dimiliki asing. Tak ada jaminan informasi yang diperlukan kementerian, juga malah dimiliki asing. Ini jelas menganggu kedaulatan informasi kita," terangnya, mewanti-wanti.
Terlebih saat ini sudah berlangsung perang informasi. Negara-negara tanpa perangkat dan senjata informasi yang mumpuni jelas menjadi santapan negara lain. Jadi diharapkan Indonesia tidak hanya bisa memiliki satelit sendiri, namun juga bisa mempunyai stasiun operator satelit sendiri seperti negara-negara besar lainnya.
BRIsat sendiri akan mengangkasa di atas wilayah Papua. Rencananya akan dioperasikan oleh 53 operator. BRI berharap bisa memperbaiki gangguan di 11 ribu cabang mereka yang tersebar di pelosok Tanah Air, terutama yang berada di daerah terpencil.
Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus membahas jatah slot transponder yang bisa dipakai negara dengan manajemen BRI.
"Walaupun satelit ini mayoritas untuk BRI sendiri, tapi ada slot yang bisa digunakan pemerintah. Ini yang harus kita upayakan ke depannya bagaimana kita cari tambahan slot untuk pemerintah Indonesia," kata Rudiantara.
Secara pasti, sambungnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, belum memutuskan jumlah slot yang bisa dipakai serta penggunaannya nanti.
"Tapi intinya adalah pemerintah mintanya lebih banyak 10 transponder, yang tersedia cuma 4 transponder. Nanti kita bahas mana yang nilai tambahnya paling besar untuk pemerintah," imbuhnya. (Detik)
0 Response to "Pemerintah Indonesia Harus Punya Satelit Sendiri"
Posting Komentar