Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan dibentuknya Badan Intelijen Pertahanan (BIP) untuk melengkapi bidang organisasi mereka. Nantinya, BIP akan berbeda fungsi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Kabainstranas) Kemhan, Mayjen TNI Paryanto mengatakan, dibentuknya BIP Kemhan memiliki sejumlah alasan. Salah satunya untuk mengolah informasi berkaitan dengan pengetahuan senjata paling penting yang dipunyai negara-negara lain.
"Pertahanan dan keamanan jadi kepentingan dan kebutuhan warga negara dan sebagian besar punya intelijen," tutur Paryanto saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (16/5/2016).
Menurut Paryanto, usulan BIP sepenuhnya kewenangan presiden untuk memutuskan. Pasalnya, presiden merupakan panglima tertinggi dalam urusan pertahanan dan keamanan. Karenanya, kebutuhan dibentuk BIP untuk membantu presiden melalui tangan menteri pertahanan (Menhan).
"Persoalannya menhan untuk membantu presiden tidak punya intelejen. Waktu zaman Orba Kemhan dan Pangab jadi satu," ujarnya.
Paryanto menjelaskan, alasan lain Kemhan ingin membentuk BIP lantaran pertahanan negara selalu melihat bahwa ancaman bisa datang kapan saja. Karena itu, dibutuhkan analisis-analisis yang memadai untuk membaca kemungkinan ancaman tersebut.
Lanjut dia, Kemhan belum memiliki instrumen yang bisa mengolah informasi adanya ancaman dari luar. Padahal, negara-negara maju lainnya memiliki instrumen itu sehingga mampu membaca kemungkinan terjadinya ancaman melalui perang. Ia mencontohkan pendirian basis militer oleh Amerika dan China.
"Laut China Selatan bukanlah masalah teritorial saja, tetapi masalah persaingan China dan Amerika kalau sedang konflik kita terancam," pungkasnya. (SindoNews)
Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Kabainstranas) Kemhan, Mayjen TNI Paryanto mengatakan, dibentuknya BIP Kemhan memiliki sejumlah alasan. Salah satunya untuk mengolah informasi berkaitan dengan pengetahuan senjata paling penting yang dipunyai negara-negara lain.
"Pertahanan dan keamanan jadi kepentingan dan kebutuhan warga negara dan sebagian besar punya intelijen," tutur Paryanto saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (16/5/2016).
Menurut Paryanto, usulan BIP sepenuhnya kewenangan presiden untuk memutuskan. Pasalnya, presiden merupakan panglima tertinggi dalam urusan pertahanan dan keamanan. Karenanya, kebutuhan dibentuk BIP untuk membantu presiden melalui tangan menteri pertahanan (Menhan).
"Persoalannya menhan untuk membantu presiden tidak punya intelejen. Waktu zaman Orba Kemhan dan Pangab jadi satu," ujarnya.
Paryanto menjelaskan, alasan lain Kemhan ingin membentuk BIP lantaran pertahanan negara selalu melihat bahwa ancaman bisa datang kapan saja. Karena itu, dibutuhkan analisis-analisis yang memadai untuk membaca kemungkinan ancaman tersebut.
Lanjut dia, Kemhan belum memiliki instrumen yang bisa mengolah informasi adanya ancaman dari luar. Padahal, negara-negara maju lainnya memiliki instrumen itu sehingga mampu membaca kemungkinan terjadinya ancaman melalui perang. Ia mencontohkan pendirian basis militer oleh Amerika dan China.
"Laut China Selatan bukanlah masalah teritorial saja, tetapi masalah persaingan China dan Amerika kalau sedang konflik kita terancam," pungkasnya. (SindoNews)
0 Response to "Ini Alasan Kemhan Ingin Bentuk Badan Intelijen Pertahanan"
Posting Komentar