Pihak Istana menolak anggapan pertemuan trilateral yang digagas Pemerintah Indonesia, bersama Filipina dan Malaysia di Yogyakarta gagal mengantisipasi aksi penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di Filipina.
"Tentunya ini jadi trigger, jangan sampai berulang kembali," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Pramono mengatakan, terkait aksi penyanderaan kembali terhadap WNI diduga dilakukan kelompok militan Abu Sayyaf, posisi pemerintah sudah jelas. Namun, pemerintah mengaku harus menghargai konstitusi Filipina.
"Tapi yang seperti ini kan tidak boleh terulang. Udah ketiga kali," katanya.
Karenanya berkenaan dengan peristiwa tersebut, kata Pramono, presiden telah mengintruksikan kepada menteri luar negeri (Menlu) dan panglima TNI untuk menjalin komunikasi dengan Filipina dalam upaya pembebasan.
Seperti diberitakan, tujuh WNI kembali menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di Filipina. Kasus penyanderaan itu untuk ketiga kalinya terjadi meskipun telah ada kesepakatan trilateral tiga negara untuk mengantisipasi dan menangkal aksi perompakan di perairan. Wujud trilateral adalah rencana melakukan patroli bersama. (SindoNews)
"Tentunya ini jadi trigger, jangan sampai berulang kembali," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Pramono mengatakan, terkait aksi penyanderaan kembali terhadap WNI diduga dilakukan kelompok militan Abu Sayyaf, posisi pemerintah sudah jelas. Namun, pemerintah mengaku harus menghargai konstitusi Filipina.
"Tapi yang seperti ini kan tidak boleh terulang. Udah ketiga kali," katanya.
Karenanya berkenaan dengan peristiwa tersebut, kata Pramono, presiden telah mengintruksikan kepada menteri luar negeri (Menlu) dan panglima TNI untuk menjalin komunikasi dengan Filipina dalam upaya pembebasan.
Seperti diberitakan, tujuh WNI kembali menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di Filipina. Kasus penyanderaan itu untuk ketiga kalinya terjadi meskipun telah ada kesepakatan trilateral tiga negara untuk mengantisipasi dan menangkal aksi perompakan di perairan. Wujud trilateral adalah rencana melakukan patroli bersama. (SindoNews)
0 Response to "Pemerintah RI Tolak Anggapan Kerjasama Trilateral Antisipasi Penyanderaan Gagal"
Posting Komentar